Semarang – Anggota Komisi A DPRD Jateng, Tugiman B. Semita menyoroti keberadaan lembaga ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi. Menurutnya dalam satu desa sebaiknya hanya ada satu lembaga ekonomi agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam keberjalanannya. Hal tersebut disampaikan Tugiman saat ditemui pada Jum’at (12/9) di DPRD Jawa Tengah.

“Kalau memang BUmdes bisa menopang ekonomi desa, maka dilanjutkan. Namun jika tidak bisa ya tidak apa-apa menggunakan koperasi desa. Karena tidak mungkin dalam satu desa ada dua lembaga yang sama-sama disupport pemerintah. Itu tidak mungkin” jelasnya.

Tugiman menilai keberadaan dua lembaga dalam satu daerah justru dapat memicu potensi pemborosan anggaran hingga tumpang tindih program.

“Kedepan saat sudah berjalan tidak akan efektif, bisa terjadi hal-hal yang merugikan desa” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tugiman juga menyoroti peran koperasi yang seharusnya tumbuh secara alami dan dijalankan secara sukarela.

“Namanya juga koperasi kan esensinya dari oleh dan untuk masyarakat. Kalau dipaksa jadinya tidak nyambung” ujar Tugiman.

Tugiman menekankan koperasi yang sehat mestinya berjalan dengan bertumpu pada potensi anggotanya, seperti melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

“Baru kemudian jika membutuhkan dana tambahan bisa melakukan pinjaman sesuai kemampuan. Sekarang kan formatnya tidak begitu. Jalan dulu nanti baru dipinjami. Kalau pengurus belum lihai soal manajemen bisa-bisa uangnya hilang” paparnya.

Di akhir wawancara, Tugiman menilai keberadaan koperasi baru dapat dinilai adil jika seluruh warga desa ikut terlibat.

“Kalau semua warga desa jadi anggota tidak masalah. Tapi masalahnya dari 3000 KK, hanya 500 KK yang ikut. Lalu APBDes digunakan hanya untuk 500 orang itu, kan tidak adil” tutupnya.