Klaten – Menyikapi laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 8.851 jiwa terdampak kekeringan di Kabupaten Klaten, DPRD Kabupaten Klaten menyerukan perlunya langkah antisipatif dan strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Ketua Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Marjuki, menyampaikan bahwa kekeringan di sejumlah wilayah merupakan fenomena alamiah yang muncul akibat siklus tahunan musim kemarau. Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah seharusnya dapat meminimalkan dampak dengan langkah-langkah cerdas dan terencana.

“Kekeringan ini sifatnya siklus tahunan, jadi sebenarnya bisa dipastikan kapan datangnya. Artinya, pemerintah seharusnya bisa menyiapkan antisipasi untuk meminimalkan dampaknya,” ujar Marjuki.

Untuk kondisi mendesak, DPRD mendorong pemerintah daerah memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah terdampak sebagai langkah darurat yang paling mungkin dilakukan.

“Yang mendesak dan sifatnya sementara adalah dropping air bersih, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ternak dalam skala kecil,” jelasnya.

Marjuki menambahkan, DPRD terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan air bersih agar tepat sasaran dan transparan.

“Kami memonitor bukan hanya kelancaran proses dropping, tapi juga ketepatan sasaran, pemanfaatan, dan penggunaan anggarannya,” katanya. “Namun sampai saat ini, Pemkab memang belum memiliki langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di masa mendatang.”

Ia menegaskan, sudah saatnya Pemkab Klaten memiliki rencana penanggulangan kekeringan yang komprehensif mengingat wilayah dan periode terdampak sudah dapat diprediksi setiap tahun.

“Perlu ada kajian strategis yang melahirkan rekomendasi konkret agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah efektif menghadapi musim kemarau berikutnya,” tegasnya.

Selain itu, Marjuki menekankan pentingnya pendekatan ekologis dalam jangka panjang melalui penghijauan dan konservasi sumber daya air.

“Karena kekeringan ini bersifat alamiah, maka solusinya juga harus alamiah. Kita wajib bersahabat dengan alam. Pemkab bisa mendorong masyarakat melakukan penghijauan dengan menyediakan bibit, pupuk, dan penghargaan bagi yang berpartisipasi. Dalam 5–10 tahun ke depan, wilayah terdampak diharapkan bisa menghijau kembali dan memunculkan sumber mata air baru,” ujarnya.

Marjuki juga mengingatkan agar masyarakat tidak bergantung terus-menerus pada bantuan air bersih.

“Dropping air bersih hanya solusi jangka pendek. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif untuk mengatasi kekeringan bersama,” pungkasnya.